Libatkan Polisi Cermati DPT, Bawaslu Nilai KPU Pultab Keliru

TERNATE,HR–—Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara (Bawaslu Malut)  menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu keliru melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Yakni dengan melibatkan pihak kepolisian secara teknis, berdasarkan BERITA ACARA rapat bersama yang diterbitkan KPU Taliabu Nomor 29/PL 03.1-BA/01/8208/Kab/IX/2018, tertanggal 26 September 2018. Yang kemudian, implementasi dari BERITA ACARA tersebut menuai kritik, dan sempat terpublikasi di media massa.

Sehingga hal tersebut, dinilai Bawaslu Malut, sebagai sesuatu yang tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) KPU Malut. Hal ini disampaikan Kordiv Hukum Bawaslu Malut, Aslan Hasan, Sabtu (06/10).

“Masalah ini, kita tidak boleh salahkan Polres maupun Polda, dan mereka (Polda-Polres-red) tidak keliru. Yang keliru itu KPU Taliabu. Sebab mereka mengeluarkan kebijakan di luar dari apa yang diatur sesuai Juknis KPU Malut. Sebab kewenangan yang mengeluarkan Juknis itu ada di KPU Provinsi Malut,” jelasnya.

Kata dia, sesuai perintah Mahkama Konstitusi (MK), masing-masing pihak harus bekerja sesuai fungsi masing-masing. “Tapi bagi saya, kesepakatan tidak boleh keluar dari UU dan apa yang menjadi keputusan MK. Karena perintah MK sangat jelas, bahwa masing-masing pihak bekerja sesuai fungsi dan tugasnya. Jadi kalau KPU Taliabu mengambil langkah tidak selaras dengan Juknis yang dikeluarkan KPU Malut maka tentu bagi saya, hal ini sesuatu yang keliru,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, perlu dimintai klarifikasi adalah KPU Taliabu. Sebeb mereka tidak bisa mengeluarkan Juknis atau kebijakan lain di luar dari apa yang dikeluarkan oleh KPU Malut. “Dalam Juknis KPU Malut dijelaskan, pencermatan DPT itu yang dilibatkan adalah Bawaslu, KPU dan tim Paslon,” paparnya.

Kata dia, hal ini selaras dengan keputusan MK, yaitu  Bawaslu dengan pengawasannya, KPU dengan penyelenggaraan teknisnya, dan Polri bertanggung jawab pengamananya. Sehingga setiap instansi punya tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Tapi kemudian ada fakta di lapangan, bahwa polisi dilibatkan oleh KPU dengan dasar berita acara. Maka saya kira ini sesuatu yang keluar dari Juknis KPU Malut. Karena KPU kabupaten/kota tidak  bisa mengambil inisiatif di luar dari apa yang telah dikeluarkan KPU Provinsi,” terangnya.

Untuk itu, langkah Bawaslu secara kelembagaan akan memanggil KPU Pulau Taliabu untuk meminta klarifikasi. “Apa dasarnya meminta komponen luar terlibat di dalam, dan kita akan lihat dimensi pelanggarannya apa.  Jika itu masuk wilayah kode etik kita akan tindak sesuai kewenangan Bawaslu yakni rekomendasikan ke DKPP,” tegas Aslan.

“Saya akan koordinasikan dengan unsur pimpinan Bawaslu lain, dan kita akan tempatkan ini sebagai temuan. Sehingga kita akan panggil KPU Taliabu untuk dimintai klarifikasi atas kebijakan di luar dari Juknis KPU Provinsi,” tandas Aslan.(asfa)

 

Komentar Facebook
Baca Juga  Investigasi Putusan KPU, Bawaslu Datangi Kemenpan RB dan BAKN di Jakarta

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.