Kuasa Hukum AHM-RIVAI Klarifikasi Tuduhan Oknum Polisi Intervensi DPT

TERNATE,HR—-Kuasa Hukum Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI) mengklarifikasi tuduhan terhadap oknum polisi Polsek Taliabu Barat, yang melakukan intervensi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Malut di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat.

“Sebagaimana Press Conference kami  menduga kadatangan oknum kepolisian dari Polsek Kecamatan Taliabu barat, Kabupaten Pulau Taliabu ke rumah Darwinn Masuku tidak benar hal ini di akibatkan miss komunikasi internal team dan kami memohon maaf. Sebagaimana dalam photo-photo pertemuan yang beredar di media ialah yang di hadiri oleh sejumlah anggota Polisi polsek taliabu barat, pertemuan yang diadakan di rumah kepala desa Bobong dalam rangka pencermatan DPT, dan juga dihadiri oleh Komisioner KPUD Taliabu, PPS dan PPL, hal ini sebagaimana dalam penjelasan Polda Malut dalam press conference tanggal 5 Oktober 2018 serta juga konfirmasi tim kami di lapangan,”kata Tim Hukum AHM-RIVAI Fahruddin Maloko, kepada wartawan, Sabtu (6/10/2018).

Dia mengaku, atas miss komunikasi dan informasi, yang menyampaikan oknum anggota polisi di Polsek Kecamatan Taliabu Barat mendatangi rumah Darwin Masuku di Desa bobong, kami mengklarifikasi atas kekeliruan ini dan telah diluruskan oleh Polda Malut bahwa rumah yang didatangi oleh sejumlah anggota Polisi ialah rumah Kepala Desa Bobong untuk melakukan pencermatan DPT bersama dengan Komisioner KPUD Taliabu, PPS dan PPL.

Sementara, terkait keterlibatan Polri dan TNI pada pencermatan DPT di Kecamatan Taliabu Barat sebagaimana dalam pemberitaan media berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh KPUD Taliabu, dan atas Berita Acara dimaksud, hal ini telah ditanggapi oleh Komisioner Bawaslu Malut dalam pemberitaan media, Minggu (5/10/2018), yang mana menyatakan seharusnya berita acara dimaksud tidak keluar dari prinsip peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana dalam pencermatan data Talibau dan Sula pihak-pihak yang dilibatkan hanya bawaslu, KPU dan Tim Paslon, dan Polri/TNI hanya melalukan pengamanan.

Karena itu, akibat miss komunikasi ini tim hukum AHM-RIVAI mengklarifikasi terkait keterangan dalam Press Conference tanggal 4 Oktober 2018 yang menduga adannya kedatangan oknum anggota Polisi Polsek Taliabu Barat di rumah Danrwin Masuku namun sebenamya adalah rumah Kepala Desa Bobong dalam rangka pencermatan DPT sebagaimana berita acara yang dibuat oleh KPUD Pulau Taliabu yang melibatkan Polri dan TNI:

“Kami minta kepada Bawaslu Malut untuk meminta klariflkasi kepada KPUD Taliabu yang mengeluarkan berita acara dimaksud, dan keterangan komisioner bawaslu melalui media dimana menurut berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan petunjuk teknis untuk pencermatan DPT hanya melibatkan Bawaslu, KPU bersama tim paslon, serta dinas terkait. Sementara terkait teknis pengamanan Proses PSU adalah Polda Maluku utara bersama dengan jajaran dibawahnya yaitu Kepolisian Resor Halmahera Utara, Resor Halmahera Barat, Resor Kepulauan Sula dan Resor Pulau Taliabu,”pungkasnya.(asfa)

 

Baca Juga  Sejumlah Wilayah di Halbar Terendam Banjir
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.