Ridho Sang Jurnalis Berdiri Bersama Rakyat

TOBELO,HR—– RIDWAN ARIF atau biasa disapa Ridho terlahir di Desa Masure Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 21 Mei 1987. Ridho merupakan Anak ke 7 dari 10 bersaudara dari bapak Arif Ahmad dan ibu Rusni Safi.

Sebagai anak desa yang tumbuh mandiri karena sadar berasal dari kalangan keluarga sederhana (Petani), Ridho sendiri telah
menanamkan cita cita hidupnya sejak dini. Dunia pendidikan telah membentuk jati dirinya, dimana jenjang pendidikan formal yang dilalui yaitu diantaranya Sekolah Dasar Inpres Sakam (1995-2000), SLTP PGRI Peniti (2000-2003), SMU Negeri 5 Ternate (2003-2006), UMMU Ternate dan UNSA Makassar (2006-2010).

Selama berada di kampus, Ridho aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, serta aktif mengikuti kajian-kajian tentang Kebangsaan, Demokrasi, Politik, Ekonomi, Budaya. Selain itu sering aktif pula dalam kajian Filsafat pada pusat Lembaga Kajian di Lentera dan Rausan Fikir Kota Makassar.

Di dunia organisasi Ekstra, mengikuti LK1 HMI (2006), namun lebih memilih aktif
di dunia pergerakan saat bergabung dengan Organisasi Solidaritas Aksi Mahasiwa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Malut ketika masih menempuh pendidikan di UMMU Ternate.

Di Makassar Ridho dipercayakan menjadi Ketua Devisi Investigasi dan Advokasi pada LSM Lembaga Masyarakat Reclesering Republik Indonesia (LMR-RI) Cabang Makassar, tugas penting yang dilakukan adalah mengadvokasi pedagang kaki lima yang menjadi korban kasus penggusuran oleh Pemerintah Kota Makassar.

Hidup bagi dia adalah pilihan, keuletan dan tekad serta cita-cita yang suci mampu
membentuk pribadi yang sederhana ini untuk berkiprah lebih. Politik baginya adalah rakyat yang tercerdaskan, mandiri dan dapat menikmati hidup tanpa ada intimidasi kebijakan ataupun lainnya.

Dia tahu dan paham benar seperti apa aspirasi itu sampai ke telinga pengambil kebijakan. Melalui tulisan tulisan kritisnya beliau telah memulai itu melalui parlemen jalanan sebagai penyambung lidah rakyat.
Ditempat ia di godok dari organ gerakan menjadikan dirinya selalu mengedepankan ide dan cita akan kesejahtraan rakyat sebagai perjuangan suci. Ia tidak pernah mengeluh ketika ada panggilan rakyat, baginya ‘tidak ada kata nanti untuk tunaikan harapan rakyat.

Sebagai anak muda yang berkarakter progresif, ia tak suka menunggu, karena
baginya menunggu adalah kejahatan dalam setiap perjuangan. Kompromi apalagi, ia tidak mengenalnya sebab itu adalah sikap penghianatan. Inilah sosok muda berkarakater pejuang.

“Tidak berarti hidup kita, jika di sekeliling kita masih ada rakyat yang belum menikmati hak-hak keadilan mereka”.

Semangat itu terlihat dengan nyata lewat gerakan parlemen jalanan yang ia lakukan semasa aktif di Kampus, Organisasi Mahasiswa bahkan di Dunia Jurnalis.

Militansi dan jiwa Restorasi yang mengalir dalam darahnya, Ridho memilih menjadi Jurnalis/Wartawan di Media Malut Post (Group Jawa Post). Faighting Spirit/semangat juang yang terbentuk hanya satu tujuan, ingin menulis tuntutan dan keluh kesah penderitaan rakyat yang baginya wajib disuarakan kepada Pemerintah yang sering lupa diri ketika terpilih dan melupakan ikrar janji politik mereka.

Jejak juang dan pengabdian meski belum puas di dunia kampus terutama hidup dalam pergerakan mahasiwa baik di Ternate dan di Kota Makassar, Ridho tetap pada semangat juang yang sama yakni ketika kembali ke kampung Halamannya di Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2010, darah pergerakannya tidak terhenti disitu. Ketika kembali di kampung halamannya (Masure) Patani Timur, ia sengaja membentuk Front Gerakan Rakyat Menuntut Pemerataan dan Keadilan Pembangunan yang di dalamnya terhimpun perwakilan pemuda dari desa Masure, Peniti, Damuli, Sakam dan Nursifa, di wilayah Kecamatan Patani Utara (Sebelum Pemekaran).

Tujuan mengorganisir sejumlah pemuda dengan maksud membuat gerakan tuntutan keadilan pembangunan termasuk pemekaran kecamatan yang saat ini dikenal Patani Timur. Cikal bakal awal sebelum gerakan dimulai, Tepat tanggal 5 Oktober 2010, Ridho berinisiatif menggelar
pertemuan bersama masyarakat dari desa ke desa.

Pertemuan itu ia meminta dukungan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh adat, Tokoh Pemuda dan Mahasiwa tentang perihal pemekaran Patani Timur. Disinilah ia mengajak rakyat untuk bersama-sama mendorong pemekaran melepaskan diri dari Kecamatan Patani Utara. Alasan utama dari gerakan perjuangan ini adalah masalah rentang kendali dan pelayanan publik.

Perjuangan lewat gerakan ekstra parlemen jalanan pun mulai disiapkan, sejumlah pemuda desa yang sadar dan menyatakan dukungan gerakan itu berinisiatif membantu menyiapkan Logistik gerakan. Lewat momentum inilah corong dibunyikan dengan satu sikap “Kami Butuh Keadilan dan Pemerataan Pembangunan Pemekaran Patani Timur Harga Mati”.

Sikap tegas lain yang diangkat jika tuntutan pemekaran tidak di indahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dikala Itu, maka masyarakat di lima desa, Masure, Peniti, Damuli, Sakam dan Nursifa akan keluar dari Bumi Halmahera Tengah dan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Timur.

Gerak juang mulai dilakukan dari Desa Sakam, dilanjutkan di Desa Damuli, Peniti, Masure, Tepeleo, Gemia, Patani, Banemo dan di Weda tempatnya di Halaman Kantor Bupati Halteng.

Kesadaran gerakan yang dilakukan para pemuda kampung ini sama sekali tidak di fasilitasi, tetapi para pemuda memfasilitasi diri mereka sendiri lewat kotak bantuan
dana suka rela masyarakat yang dibawa serta dalam aksi. Perjuangan pun berlangsung di Weda tepatnya di depan kantor Bupati. Lewat momentum inilah, pernyataan sikap tuntutan memekaran, didalamnya terlampir sikap dukungan dan pernyataan pemerintah desa diserahkan ke pemerintah Kabupaten melalui
Wakil Bupati Gawi Abbas, Sekda Basri Amal pada saat hearing berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati. (Tetesan Air mata pun ikut bercucuran disaat saya membaca maklumat tuntutan
pemekaran Patani Timur). “Rakyat Desa Masure, Damuli, Peniti dan Sakam butuh keadilan pembangunan.
Fakta infrastruktur jalan yang tidak layak dilintasi, Itupun dipaksakakan dilintasi warga sehingga setiap hari terdengar ada yang berjatuhan korban, fasilitas kesehatan yang tidak mendukung (tidak ada puskesmas) membuat rakyat di ujung perbatasan Halteng-Haltim hidupnya terkesan pasrah ketika sakit. Rentang Kendali pelayanan ke Patani Utara yang jauh membuat warga harus membuang ongkos ratusan ribu untuk berurusan di wilayah Pemerintahan Kecamatan Patani Utara.

Hidup adalah pilihan Ketika saat seleksi CPNS 2010, semua sarjana berpikir untuk mengikuti tes dengan
impian menjadi pegawai negeri ketika itu, Ridho memilih ke Kota Ternate dan tidak ingin menjadi CPNS mengikuti teman-teman lain yang sibuk mengurus berkas tes pendaftaran CPNS.

“Dalam benaknya waktu itu, perjuangan pemekaran Patani Timur untuk menjawab harapan rakyat tidak boleh hanya sebatas lewat gerakan yang sebelumnya dilakukan.
Dari sini Ridho mendaftar di Malut Post (Group Jawa Pos), Bak gayung bersambung Ia pun diterima dan bekerja menjalankan tugas liputan sebagai Wartawan,” Gerakan perjuangan Patani Timur menjadi kecamatan devinitif lantang juga disuarakan lewat tulisan tulisan kritis di media ini.
Tak sebatas itu, melalui profesinya sebagai wartawan, Ridho berpikir suatu saat akan kembali untuk melanjutkan perjuangannya lewat tulisan/berita menyoroti kebijakan Pemerintah di daerah tempat kelahirannya di Bumi Fagogoru.

2014, Ia ditugaskan ke Weda sebagai Kepala Biro Malut Post di Halteng. Saat ke Weda, Isu pertama diangkat dan dikejar untuk di tulis adalah mempertanyakan janji Pemda untuk peresmian Pemekaran Patani Timur. Isu terus diguling lewat opini media. Alhasil perjuangan direspon dan selanjutnya di kukuhkan wilayah Patani Timur sebagai Kecamatan devenitif melalui sebuah proses politik di DPRD (Paripurna) yang kala itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halteng, Abd Rahim Odeyani (Wakil Bupati dan Juga Ketua DPD Nasdem Halteng sekarang. (red)

 

Baca Juga  2018 ! Pemkab Halut Buka Seleksi CPNS
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.