Bawaslu Sebut Pilkada Malut Tak Bisa Sengketa di MK

Anggota Bawaslu, Frirz Edward Siregar, mengatakan, penilaian Bawaslu itu bukan tanpa alasan. Sebab, hal itu berdasarkan data dan penelusuran oleh Bawaslu terhadap hasil Pilkada Serentak 2018.
“Hanya tiga Pilkada yang bisa sengketa di MK, yaitu Kota Tegal, Sampang, dan Timor Tengah Selatan. Itu hasil pengawasan Bawaslu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, sebagaimana dilansir dari laman kompas.com, Kamis (12/7/2018).

 

Menurut Bawaslu, hanya tiga daerah tersebut yang hasil pilkadanya berpotensi disengketakan. Hal itu menyusul adanya ketentuan terkait dengan selisih suara di pilkada.

Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada, peserta pilkada bisa menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila selisih perolehan suara paling banyak 2 persen saja.

“Meski sekarang banyak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada, seandainya MK menetapkan ambang batas seperti pada Pilkada 2016 dan 2017, menurut kami, cuma ada di tiga daerah itu yang potensial,” kata Frirz.

Sebelumnya, permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 ke MK terus bertambah.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, jumlah permohonan gugatan sengketa pilkada yang masuk sudah meningkat dibandingkan data kemarin

“60 pengajuan permohonan sudah diterima MK sampai siang ini,” ujarnya, Kamis (12/7/2018).

Beberapa permohonan gugatan sengketa Pilkada 2018 yang masuk ke MK di antaranya Aceh Selatan, Sumba Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Maluku Utara.(kc/asfa)

Komentar Facebook
Baca Juga  IKAPTK Pultab Dukung Proses Hukum Kasus Pemukulan Ketua IKAPTK Tikep

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.