Bahas Program CSR, Bupati Halut Gelar Pertemuan Dengan PT.NHM

TOBELO,HR—-Bupati Halmahera Utara Frans Manery, menggelar pertemuan dengan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) di ruang rapat Bupati, Senin (14/05/2018).

Bupati didampingi Sekertaris Daerah, Fredy Tjandua sedangkan dari pihak PT. NHM dihadiri langsung oleh Direkturnya, Kadar Wiryanto bersama tiga orang karyawan. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup membahas masalah program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) yang sekarang berganti nama Sosial Performance (SP).

Direktur PT.NHM, Kadar Wiryanto usai pertemuan mengatakan bupati menyampaikan program Sosial Performance harus bersinergi dengan program Pemda sehingga tidak terjadi tumpang tindih.”Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan keinginan bupati,” kata Kadar Wiryanto, di kantor bupati, Senin (14/05/2018).

Ia juga mengatakan bupati mengungkapkan kekecewaan terhadap pengelolaan Sosial Performance.”Jadi tidak ada pembicaraan lain selain program CSR/SP,”ucapnya singkat.

Sebelumnya, bupati mengancam akan berkantor di depan pintu masuk PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Gosowong. Penegasan tersebut dibuat dalam berita acara setelah pertemuan bupati dengan pemerintah lima kecamatan yakni Kao, Kao Teluk, Kao Barat, Kao Utara, dan Malifut di Gedung Kesenian, Kecamatan Kao, Kamis (01/02/2018) lalu.

Dalam poin kesepakatan itu satu diantaranya menegaskan komitmen Pemkab Halut soal kebijakan dan pelayanan PT NHM terhadap masyarakat lingkar tambang yang telah memicu problema.

Pemkab tidak membangun bentuk komunikasi apapun sebelum tuntutan masyarakat lingkar tambang terpenuhi, ditindaklanjuti sesuai prosudur yang berlaku. Begitu juga segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan SP PT NHM itu kami cabut dan tidak mengakuinya, demikian pertimbangan dalam surat tersebut.

Dalam kesepakatan di poin itu juga meminta pertanggungan sumber pemanfaatan dana CSR/SP tahun 2015-2016 segera dimasukan atau diserahkan sebelum 15 Februari 2018 ke Pemkab Halut. Hal yang sama terjadi juga pada bantuan dan program CSR/SP yang tidak akan diterima sebelum adanya kejelasan program yang telah dibicarakan antara pemkab, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, serta masyarakat lingkar tambang.

Jika batas waktu yang ditentukan tidak juga dilaksanakan maka bupati dan pemerinta lima kecamatan akan berkantor di pintu masuk NHM.  (mn)

Komentar Facebook
Baca Juga  Proyek Jalan Galela-Loloda Segera Dilelang

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.