MoU Dengan Kades se-Halsel, Kejari Halsel Dinilai ‘Masuk Angin’

LABUHA,HR—- Rupanya kegiatan MoU bersama pemerintah daerah dan seluruh kepala Desa se-Halsel bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Halsel, Rabu (02/05/2018) kemarin, disoal Aliansi Indonesia (AI).

Langkah tegas dalam pengawalan anggaran desa di kabupaten Halmahera Selatan oleh Kejari Halsel dalam bentuk pendampingan Hukum tersebut menandakan Kejari Halsel ‘masuk angin’.

Ketua AI Halsel, Sarjan Taib kepada wartawan Kamis (3/5/2018), mengatakan, upaya tersebut sebagai bentuk memanjakan para Kades. Pasalnya soal penggunaan anggaran desa para kades sudah dibimbing DPMD setempat.

“Ini bertentangan dengan porsi DPMD, sebab penggunaan anggaran desa sudah termuat dalam juknis soal pendampingan hukum dinilai berlebihan. Ada pembimbingan dari DPMD Kades juga terbantukan dengan Juknis, jika penggunaan tidak sesuai juknis konsekuensi hukum ada, bukan malam pihak hukum yang terlibat langsung, ini aneh ada apa dengan Kejari Halsel,”tanyanya heran.

Ia menuding ada arti tersendiri dalam MoU tersebut, sehingga dirinya akan menelusuri, lain sisi laporan dugaan penyelewengan anggaran desa yang hingga kini masih berproses di meja Kajari Halsel dipastikan sudah tidak berpihak lagi pada sandaran hukum dengan adanya MoU tersebut. Kejari Halsel memang sudah ‘ masuk angin’ kemudian bagaimana kelanjutan laporan Masyarakat terhadap sejumlah dugaan penyelewengan terhadap anggaran desa yang hingga kini konon katanya masih berproses, ujungnya akan SP3 barangkali,”tudingnya.

Diketahui, dalam penandatanganan MoU tersebut, Kasi Datum Kejaksaan Negeri Labuha, Jimmy Banau Kautjil, SH, dikonfirmasi menyampaikan, pengawalan ini dilakukan dalam bentuk MoU bersama pemerintah daerah dan seluruh kepala Desa se Halsel, dalam bentuk pendampingan Hukum.
“Kita lakukan pada semua Kades se halsel, dalam urusan tindak pidana, perdata maupun tata usaha negara,” ujarnya.
Lanjut dia, selain pendampingan hukum, pihaknya juga memberikan pertimbangan hukum, agar para kepala Desa di Halsel dapat mengelola anggaran desa dengan baik.
“Jadi pendapat hukum, dan pertimbangan serta pendampingan kita genjot,” cetusnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Helmi Surya Botutihe, memberikan apresiasi terhadap kejaksaan negeri halsel terkait dengan penandatangan Kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Halsel dengan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Halsel, yang bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Halsel. Rabu, (02/05). “Apabila sudah ada nota kesepahaman ini, maka sudah tidak ada lagi masalah-masalah hukum yang biasa dilaporkan oleh Masyarakat desa, terkait penyimpangan anggaran,”kata sekda. (alexa)

Baca Juga  Target Kuasai Parlemen, Hanura Buka Pendataran Caleg Tanpa Mahar
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.