Kasus Illegal Logging PT Poleko dan GOR Taliabu Minta Diusut

TERNATE,HR—Front Pemberantasan Kejahatan Korupsi (FPKK) yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Malut, Barisan Pelopor Pemuda Obi (BAPPOR), Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (PARADE) Maluku Utara dan LSM LPR-MU, Rabu (02/05/2018) menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2018.

Dalam aksi tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera mengusut tuntas dugaan kasus Ilegal logging PT. Poleko Yubarson di Kepulauan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dan beberapa kasus di Kepulauan Obi yang itu sudah dilaporkan pada tanggal 9 Maret 2018 lalu oleh DPD Ormas Laskar Anti Korupsi (LAKI) Maluku Utara.

Selain itu, proyek pekerjaan Gelanggang Olahraga di Kabupaten Kepulauan Taliabu (Pultab) tahun angggaran 2018 juga menjadi sorotan utama masa aksi.

Koordinator Pergerakan Aktivis Demokrasi Indonesia (PARADE) Maluku Utara Risaldi dalam orasinya menyampaikan proyek pekerjan pembangunan Gelanggang Olahraga di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) melalui dana APBD tahun 2018 senilai Rp 4,03 milyar diduga telah terjadi penyelewangan serta persengkokolan. Menurut Risaldi proyek Milyaran ini sudah dikerjakan100 persen, namun yang menganaskan adalah proyek senilai Rp 4,03 Milyar tersebut tidak dilakukan lelang atau tender proyek.

“Kami sudah cek, miris proyek Gelanggang Olahraga yang melekat di Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Taliabu ini juga dikerjakan tanpa ada papan nama. Pelaksanaan proyek, terkesan tertutup dan mengabaikan aspek transparan kepada masyarakaat,” tegas Risaldi

Dalam aksi tersebut, dia mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Malut untuk melakukan penyelidikan proyek tersebut, karena disinyalir unit layanan pengadaan (ULP) atau panitia lelang Pemda Taliabu telah melakukan praktek sengkongkolan dan pembohomgan publik.
“Pihak ULP maupun panitia lelang juga harus diperiksa, karena mengeluarkan hasil tender yag dimenangkan oleh PT Agape Karya Gemilang dan beberapa Perusahan lainya setelah proyek selesai hampir 100 dikerjakan,”teriak masa aksi.

Baca Juga  Dianggap Tak Mampu, Kowar Desak Armin Zakaria Dicopot dari Karo Humas

Masa aksi juga menilai proyek itu juga diindikasikan titipan dari Bupati Kabupaten Taliabu, Aliong Mus cs, dengan fakta-fakta itu mengindikasikan
telah menyalahi peraturan presiden (Perpres) No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa serta Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monpersaingan usaha tidak sehat.

Sementara Koordinator Aksi Fisno Lahalidi juga mendesak kepada Kejati Malut untuk segera mununtaskan dugaan kasus korupsi di Kepulauan Obi yg sudah dilaporkan oleh DPD LAKI-MU pada tangal 9 Maret 2018 terkait pembangunan infrastruktur di Kecamatan Obi.

Hal yang sama ditegaskan Wakil Ketua LAKI Fahri Sumarto, mengancam akan membawa kasus tersebut ke KPK-RI melalui DPP LAKI di Jakarta,  apabila Kejati Malut lambat menindaklanjuti dugaan kasus Korupsi yang sudah laporkan.(red)

Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.