Margarito : Kapolda dan Kapolres Jangan Takut Usut Dugaan Kasus Pemalsuan Dokumen APBD Morotai

MOROTAI,HR—-Dr. Margarito Kamis yang juga berkapasitas sebagai Pakar Hukum Tata Negara meminta Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Pulau Morotai, jangan takut melakukan pengusutan dugaan kasus pemalsuan dokumen Anggaran Pendapatan Belajan Daerah (APBD) Pulau Morotai tahun 2018.

Menurutnya, dugaan pemalsuan sejumlah tanda tangan milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai itu adalah merupakan tindakan yang salah dan jahat yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Kapolda dan Kapolres jangan takut dengan Bupati Pulau Morotai. Dugaan pemalsuan tanda tangan milik sejumlah anggota DPRD Morotai, jika dikaji dari segi ilmu hukum tidak ada alasan jika itu bukan tindak pidana. Karena ada anggota DPRD yang tidak tanda tangan lalu tanda tangannya ada,”kata Margarito Kamis, ketika dikonfirmasi di Bandara Pitu Morotai, Senin (16/4/2018).

Margarito mengaku, dugaan kasus pemalsuan dokumen APBD Morotai, sangat simpel tidak terlalu rumit mengungkap siapa pelaku yang memalsukan dokumen tersebut.

“Kasus ini sebenarnya sangat gampang, dan Polisi tidak perlu tunggu masyarakat baru kasus tersebut diproses,”ujarnya.

Sementara terkait APBD 2018 yang diduga kuat telah dipalsukan itu, Margarito lantas dengan santai menjelaskan bahwa, untuk APBD yang tanpa melalui paripurna DPRD itu tidak bisa, sebab bicara soal APBD itu harus disahkan oleh DPRD, setelah di paripurnakan di DPRD baru kemudian diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Apabila DPRD belum memparipurnakan kemudian sudah dievaluasi oleh Pemprov maka itu adalah APBD “Bodong alias Palsu”.

Terkecuali anda pakai ilmu tipu-tipu, ilmu bohong-bohong baru itu APBD betul, tetapi kalau berdasarkan sistem (aturan) APBD itu disahkan ataj di paripurnakan oleh DPRD baru dinyatakan sah sebagai APBD baru pergi ke Pemprov untuk dievaluasi,”jelasnya.

Margarito menambahkan, terkait beberapa proyek yang sudah dikerjakan dengan menggunakan APBD itu sedangkan anggarnnya saat ini masih diproses untuk membuktikan bodong dan tidaknya itu, Margarito dengan tegas menyuru para awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada Bupati.

Baca Juga  Samurai Sesalkan Plesiran Anggota DPRD Morotai ke Luar Daerah

“Tanya Beny Laos dia pake aturan apa, jika dipaksakan itu pelanggaran karena bagaimana dia mau bayar proyek tanpa ada pengesahan APBD oleh DPRD. Pengesahan APBD adalah suatu dasar sah dan tidaknya APBD itu,”tegasnya.

Terkait dengan hal tersebut, Margarito juga sempat memintah Kepada Kapolres Pulau Morotai dan Kapolda Maluku Utara (Malut) agar menindak lanjuti kasus tersebut jangan dulu berfikir yang macam-macam, proses penyelidikan itu sebagai alasan.

“Jangan banyak alasan bongkar saja siapa pun dia ini, kalau mereka (Kapolres, Kapolda-red) takut maka bilang sama rakyat nanti rakyat Morotai yang akan bantu, tidak ada orang yang kebal hukum, siapa pun dia,”tegasnya.

Dikatakan, kasus tersebut jangan sengaja diperlambat dan polisi tidak perlu takut dengan Bupati Pulau Morotai Beny Laos yang menurut informasu punya kedekatan dengan Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian.

“Saya minta pada Kapolres dan Kapolda agar pastikan kepada rakyat bahwa mereka (Pemda) bekerja untuk negara, mereka bekerja berdasarkan hukum, dan tidak bekerja karena teman, kasus ini tidak lumpuh karena teman,”tegasnya. (lud)

/

Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.