Beroperasi Tanpa Izin, PT. Eltis Anugrah Sejati Terancam Dipindahkan

MOROTAI,HR-PT Eltis Anugrah Sejati terancam dipindahkan ke tempat lain. Penyebabnya, perusahan yang beroprasi di bidang pengaspalan tersebut dianggap belum memiliki izin linkungan.

“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pulau Morotai, telah menghentikan sementara aktivitas PT Eltis Anugrah Sejati,”ungkap Kepala DLH Pulau Morotai, Mahfud Tuasikal, kepada Halmahera Raya, Minggu (15/04/2018).

Menurutnya, hingga kini pihaknya masih menunggu dokumen UKL-UPL dari pihak perusahan. Tanpa dokumen itu, kata Mahfud, DLH tetap tidak menginjinkan pihak perusahan untuk melakukan aktifitasnya.

“Yang jelas kita sudah ambil langkah untuk hentikan aktifitas mereka (PT eltis, red) sementara, sambil menunggu kelengkapan dokumen izin lingkungan mereka. Sola dipindahkan dan lain sebagainya kita masih menunggu dokumen UKL dan UPL-nya. Karena dengan dokumen itu baru kita panggil Instansi terkait untuk dikaji, dari hasil kajian itu baru kita putuskan apakah perusahan itu dipindahkan atau tidak. Selama mereka tidak memasukan dokumen UKL dan UPL nya, maka aktifitas mereka tetap dihentikan,”tegas Mahfud.

Ditanya apakah DLH telah memastikan bahwa perusahan PT Eltis tidak lagi beroprasi, dan terus melakukan pemantauan di lokasi perusahan, Mahfud mengaku, semenjak mengeluarkan surat pemberhentikan pada tanggal 23 Maret kemarin, hingga kini belum memastikannya.”Iya karena kita lagi sibuk, ada banyak agenda dari pihak Kementrian jadi saya dampingi, jadi saya belum sempat cek,”katanya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Pulau Morotai, Basri Hamaya, saat dimintai tanggapan terkait lokasi perusahan tersebut, mengaku pihaknya tetap tidak setuju dengan lokasi yang di tempati oleh perusahan tersebut. Sebab Menurutnya, areal itu kedepannya merupakan areal pemerintahan. Oleh sebab diwilayah tersebut harus bebas dari aktifitas perusahan, apalagi perusahan tersebut adalah perusahan pengaspalan.

“Soal izin lingkungan itu ranahnya DLH, saya mungkin bicara soal tata ruangnya, yang jelas kalau saya tidak setuju, karena lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang. Kalau mau dikembangkan lagi perusahan itu maka harus cari lokasi lain,”imbuh Basri.

Basri lantas meminta agar tidak terjadi lagi masalah seperti ini, kedepan sistem pengawasan dari DLH dan Perizinan harus lebih diperketat. (lud) 

Komentar Facebook
Baca Juga  Bupati Morotai Tinjau Pembangunan Pasar Moderen

Leave a Comment