Belum Terima Salinan Putusan MA, Samsat Halut Masih Berlakukan PP No : 60 Tahun 2016

TOBELO,HR—-Wajib pajak motor di Kabupaten Halmahera Utara masih harus membayar biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) meskipun aturan itu sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Penghapusan biaya itu belum diberlakukan di UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Halut.
PUR STNK, UPTD Samsat Halut,  Bripka Edy Jain mengungkapkan Samsat Halut belum menerapkan penghapusan biaya administrasi pengesahan STNK.
“Selama ini, biaya itu merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP),”kata Edy Jain di kantor UPTD Samsat, Selasa (13/03/2018).
Menurutnya, Samsat Halut baru akan menerapkan keputusan MA tersebut kalau sudah menerima salinan putusan resmi atau surat edaran (SE).
“Selama ini biaya administrasi pengesahan STNK kendaraan roda dua senilai Rp 25.000. Sementara kendaraan roda empat senilai Rp 50.000. Kami sampai sekarang masih menunggu surat edaran,” jelasnya.
Untuk diketahui, MA telah membatalkan biaya administrasi pengesahan STNK yang diatur dalam lampiran Nomor E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolsian Negara.
“Pajak kendaraan sepeda motor serta memperpanjang STNK, dari hasil pengecekan di STNK masih dikenai biaya administrasi pengesahan STNK senilai Rp 25.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 50.000 untuk kendaraan roda empat,”ujar Andar Panimba di akun facebook.
Dia mengaku belum tahu keputusan MA soal pembatalan biaya pengesahan STNK, baik roda dua dan empat.
“Sebenarnya kami mendukung kalau memang keputusan MA itu benar-benar karena bisa menghemat biaya dalam pembayaran pajak kendaraan,”tandasnya.(mn)
Komentar Facebook
Baca Juga  DPD II Golkar Halut Penuhi Syarat Verifikasi Faktual

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.