Gakkumdu Bawaslu Malut Proses Pendaftaran “Ganda” PKPI

TERNATE, Halmahera Raya Info-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Malut.

Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Malut, Ketua dan Sekretaris PKPI dipanggil menjalani pemeriksaan klarifikasi terhadap dukungan “ganda” yang diberikan saat pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut Februari lalu, Selasa (13/3/2018) siang.

Baca Juga  Panwascam Tobelo Temukan Ratusan Data Pemilih Ganda

Panggilan klarifikasi terhadap Ketua Dewan Pengurus Provinsi PKPI Malut atas dugaan pelanggaran peraturan Bawaslu Pasal 186 (a), berdasarkan fakta yang muncul pada sidang musyawarah penyelesaian sengketa berdasarkan permohonan pasangan Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaluddin terhadap KPU Malut beberapa waktu lalu.

Dugaan palanggaran pidana Pemilu pada pasal 186 (a) ini berkaitan dengan ketua dan sekretaris partai politik yang mendaftarkan pasangan calon yang bertentangan dengan rekomendasi dukungan partai politik tingkat pusat. Sebagaimana diketahui, Dewan Pengurus Nasional (DPN) PKPI berdasarkan rekomendasi per tanggal 5 Februari 2018, telah mencabut dukungan dari paslon Burhan-Ishak dan menyatakan dukungannya pada pasangan Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali.

Baca Juga  Rekrutmen Anggota Panwas Pakai Sistem CAT

Namun, pada tanggal 8 Februari 2018, pada saat tahapan pendaftaran calon, Ketua dan Sekretaris PKPI Malut, tetap saja mendaftarkan Paslon Burhan-Ishak, pun pada tanggal 10 Februari turut mendaftarkan Paslon Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali.

#SalamAwas #SahabatBawaslu
Atas dasar fakta dalam sidang sengketa Pilkada, ada dugaan dimensi pelanggaran pidana Pemilu…

Dikirim oleh Bawaslu Maluku Utara pada 13 Maret 2018

“Atas dasar itulah sebagaimana fakta dalam sidang sengketa Pilkada, ada dugaan dimensi pelanggaran pidana pemilu. Untuk itu kami sudah bahas di tingkat Gakkumdu. Hasilnya Sentra Gakkumdu Malut satu persepsi dan memutuskan bahwa masalah ini memenuhi unsur pidana Pemilu. Kesepakatan Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” kata Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Malut, Aslan Hasan SH MH, Selasa siang sebagaimana dilansir laman resmi Bawaslu Malut.

Baca Juga  Terkait Sengketa Lahan Desa Rawajaya, Konoras Warning PN Tobelo

Kata dia, dalam pasal 186 a menegaskan, Ketua dan sekretaris partai politik tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp. 36 juta dan paling banyak Rp. 72 juta.

“Maka informasi-informasi yang kita butuhkan adalah yang berkaitan dengan sikap ketua dan sekertaris pada saat mendaftarkan pasangan calon”, ungkap Aslan Hasan, bidang pengawasan dan penindakan Bawaslu Malut.

Baca Juga  DKPP Berhentikan Nasharuddin dari Ketua KPU Halteng

Dikatakan Aslan pula, jika klarifikasi ini memenuhi unsur, akan ditingkatkan pada penyelidikan. “Jadi jika pemeriksaan ini memenuhi unsur pidana Pemilu, maka Jumat 16 Maret nanti akan kita naikan statusnya,” tutur Aslan.

Selain Ketua Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI) Masrul Hi Ibrahim, Bawaslu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris PKPI dan juga KPU Malut sebagai saksi. “Mereka yang menerima pendaftaran serta pada waktu klarifikasi ke DPN PKPI ada perwakilan dari KPU,” beber Aslan.

Ketua PKPI Malut sendiri diperiksa selama dua jam dan dicecar 25 pertanyaan terkait dengan pengetahuannya terhadap tanggal rekomendasi ke pasangan BUR-JADI dan perubahan rekomendasi ke pasangan AGK-YA. (stf)

Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.