730 PNS di Morotai Terancam Dipecat

MOROTAI,Halmahera Raya.Info— Kebijakan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Beny Laos nampaknya akan terus menjadi kontroversi di kalangan Masyarakat Morotai. Pasalnya, setelah mengeluarkan kebijakan tentang pemangkasan anggaran, baik untuk anggaran di SKPD yang berimbas pada peredaran uang di Morotai, masalah Tes Tenaga Kontrak Daerah (TKD), masalah K2 yang diikutsertakan, terakhir yang membuat resah itu adalah rencana Pemecatan 730 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Morotai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, semua PNS yang bertugas di kantor Bupati, SKPD maupun di sejumlah kecamatan sudah sangat resah dengan rencana pemecatan 730 PNS. Pemecatan terhadap ratusan PNS itu disampaikan langsung oleh Beny Laos saat rapat internal dengan SKPD di Markas Besar Beny Laos Asrun Padoma yang terletak di Desa Yayasan Morsel beberapa waktu lalu.
Salah satu alasan utama pemecatan terhadap 730 orang PNS, itu lantaran para PNS itu dianggap sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Morotai. Dengan demikian pengurangan PNS itu bagian dari pengamanan anggaran.
Bahkan, persyaratan untuk pemecatan juga sudah dalam penggodokan oleh sejumlah tim teknis termasuk memasukkan persyaratan pemecatan yang berisi setiap PNS 40 alpa alias tidak masuk kerja dalam setahun maka langsung dipecat.”Ini pernyataan yang tidak masuk akal, bahkan sudah sangat meresahkan seluruh PNS di Morotai, karena 2018, Bupati pecat 730 orang, baru alasan membebani APBD, strategi lain Bupati agar bisa memecat PNS  dalam setahun,  40 hari tidak masuk langsung dipecat, artinya yang izin, yang sakit pun akan dipecat kalau tidak masuk kerja, karena itu aturan yang dibuat oleh Bupati,”cetus salah satu PNS kepada wartawan kemarin.
Yang jadi persoalan, bahwa seluruh pembiayaan terhadap PNS itu menggunakan uang negara dan bukan uang Beny Laos. Dengan demikian, kebijakan itu akan dilawan karena akan sangat merugikan PNS.
Sementara Bupati Beny melalui Kabag humasnya Ujang Bagindo mengatakan, bentuk peringatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai baik staf maupun, atasan dan atasan pejabat, berkaitan dengan implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pelaksana Kepala BKN Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksana atas PP 53 Tahun 2010, dimana sangsi atas pelanggaran Disiplin Masuk Jam Kerja selama Januari sampai dengan desember dalam setiap tahun berkenan, baik secara terus menerus dan secara akumulasi kekurangan/keterlambatan masuk sesuai ketentuan jam kerja, hal itu tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan tingkatan sangsi mulai tahapan sangsi ringan (teguran lisan) sampai dengan sangsi berat (Pemberhentian). Sebab tingkat disiplin mentaati ketentuan jam kerja sangat rendah, namun bagi atasan masing masing kurang memberikan pengawasan sampai pada tingkat tahapan penjatuhan sangsi.”Ada tahapan, yang harus di lalui sebagaimana ketentuan, maka sangat dimungkinkan jika kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemda Kabupaten Pulau Morotai baik secara terus menerus maupun secara kumulatif hingga pertengahan tahun mencapai tahapan penjatuhan sangsi berat maka pasti di berhentikan. Oleh karena itu laksanakan ketentuan jam kerja sebagaimana ketentuan. Sehingga dapat terhindar dari penjatuhan sangsi berat,”terangnya.
Ia menambahkan, ketentuan penjatuhan hukuman ASN berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.(hk).
Komentar Facebook
Baca Juga  BPBD Total Kerugian Banjir Mencapai Rp300 Juta

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.