Ratusan Tenaga Honorer K2 Datangi Kantor Bupati Morotai

MOROTAI,Halmahera Raya.Info—-Ratusan tenaga honorer Kategori Dua (K2) yang mengabdi di lingkup Pemda Morotai mendatangi kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (8/1/2018). Kedatangan para K2 ini ingin bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Morotai untuk mempertanyakan statusnya yang tidak jelas selama mengabdi puluhan tahun sebagai tenaga honor.
Para K2 yang datang dari 5 Kecamatan dan bertugas sebagai guru, kantor camat dan kantor UPTD itu mempertanyakan soal surat pernyataan yang dibuat oleh Pemda Morotai bahwa peserta K2 dan tenaga honorer harus sama-sama dengan pendaftar TKD mengikuti test seleksi dan membuat surat pernyataan dilarang menuntut untuk diangkat jadi CPNS dengan tanda tangan diatas materai 6000, padahal sesuai aturan status K2 untuk datanya sudah masuk di Kemenpan-RB dan tinggal menunggu pengangkatan sebagai CPNS.
Para K2 yang menunggu hampir 1 jam akhirnya diterima hearing di aula lantai 2 kantor Bupati, oleh Sekda Morotai M. Muh. Kharie dan Kepala BKD Morotai Ansar Tibu.
Dalam hearing itu peserta K2 meminta penjelasan kepada Penda Morotai soal status K2 yang harus diikut sertakan test dan menandatangani surat pernyataan seperti yang dilakukan terhadap peserta K2, selain itu para peserta K2 untuk datanya sudah masuk di Kemenpan-RB, sehingga tidak selayaknya untuk ikut test lagi apalagi membuat surat pernyataan diatas materai 6000.
“Kami minta penjelasan dari Pemda Morotai tentang status kami, kenapa harus ikut test, dan kenapa harus ikut test apalagi membuat surat pernyataan seperti yang dilakukan peserta TKD, apakah pengorbanan kami yang sudah mengabdi selama puluhan tahun sudah tidak dihargai,”Cetus Ahmat, salah satu peserta K2 dari Kecamatan Morut.
Kepala BKD Ansar Tibu dalam penjelasannya mengatakan, K2 adalah program pemerintah pusat, nama nama itu juga sudah tercatat di kementrian, sehingga diharapkan dalam waktu dekat ada pengangkatan, karena k2 itu bukan hak daerah.
“Yang masuk k2 cukup banyak, ada 300, tapi yang aktif sisa 200, sisanya tidak aktif lagi ada yang tinggal di beberapa daerah, sehingga k2 harus di test kembali, agar bisa mengetahui siapa siapa yang masih aktif, Misalnya mereka yang tidak bertugas namun menyuruh rekannya ambil gaji, itu merugikan daerah sehingga harus dilakukan test kembali,”katanya.
Sementara Sekda Morotai M. Muh. Kharie mengatakan, Test yang dilakukan kali ini berkaitan pengimputan data hingga peningkatan kualitas pendidikan, status k2 tidak dibatalkan karena sudah tercatat di kementrian, yang belum diangkat sebagai pns ada 300 orang, namun dari jumlah itu belum ada penetapan, sehingga berdasarkan hasil monitoring ada sebagian yang tidak honor atau melaksanakan tugas, sehingga harus dilakukan evaluasi.”Test ini untuk evaluasi bagi yang tidak pernah bertugas,”jelasnya.(hk)
Komentar Facebook
Baca Juga  Jembatan Dakaino Wasile Timur Ambruk

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.