Panwaslu Halbar Ingatkan PNS Tidak Berpolitik Praktis

JAILOLO,Halmahera Raya.Info-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Halmahera Barat diminta untuk tidak berpolitik praktis menjelang pilkada serentak 2018. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Halmahera Barat diingatkan agar netral dan tidak mendukung salah satu calon kepala daerah.”Siapapun calonnya jangan sekali-kali PNS terlibat, karena Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Halbar akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,”kata Ketua Devisi Pengawasan dan Hubungan Antara Lembaga (PHL) Panwaslu Halbar, Sugandi Hi Gani, Rabu (3/01/2018).  

Sugandi mengaku, informasi yang dihimpun Panwaslu, sejauh ini ada informasi yang beredar bahwa diduga sejumlah PNS  Halbar terlibat dalam politik praktis, namun dari pihak Panwaslu masih mencari tahu terkait  adanya informasi tersebut.

Dia menambahkan, terkait dengan persoalan pelanggaran PNS yang terlibat dalam politik praktis. Panwaslu sudah mendapatkan penekanan secara langsung dari  Bawaslu Malut untuk mengontrol PNS yang terlibat dalam politik praktis.“Apabila terbukti ada oknum PNS yang terlibat maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,”tegasnya.

Diketahui, sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengingatkan agar ASN menjaga integritas dalam pelaksanaan pilkada serentak.

ASN dalam pemerintahan kerap dimanfaatkan sebagai mesin politik karena jabatannya strategis untuk memobilisasi suara.

Ketidaknetralan di kalangan ASN bisa juga dilakukan dengan terbitnya kebijakan yang tidak adil dan cenderung menguntungkan salah satu kandidat.

Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi.

UU tersebut memperkuat aturan terdahulu, yaitu Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Saat ini juga sudah disusun PP baru sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Ketentuan sanksi juga telah diatur dalam Pasal 7 PP no. 53/2010 terdiri dari tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sesuai dengan Pasal 4 (12) jo Pasal 12 dan 13, pelanggaran netralitas PNS dapat dikenakan hukuman hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 2 UU ASN yang salah satunya berisikan asas netralitas, bertujuan setiap aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

Sementara, pada Pasal 9 (2) UU ASN menyatakan bahwa aparatur sipil harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pengaturan mengenai netralitas dalam UU ASN dimaksudkan untuk membentengi aparatur sipil negara dari intervensi politik.(MS)

Komentar Facebook
Baca Juga  Bukit Ngade dan Aer Guraka Masuk Nominasi API 2017

Leave a Comment