Rektor Nuku Minta Kasus Pungli HUT KORPRI Diselesaikan di Pengadilan

TIDORE,Halmahera Raya.Info-Soal dugaan pungutan liar (pungli) Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) kota Tidore Kepulauan ke-46 tahun 2017 yang saat ini diusut oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Tidore terus disorot. Bahkan kasus tersebut diminta hingga adanya putusan di meja pengadilan. Sebagaimana disampaikan Rektor Universitas Nuku Kota Tidore Kepulauan, Husain Kasim, SH, MH kepada sejumlah media seusai kegiatan dialog publik refleksi setahun yang diselenggarakan DPC Partai Demokrasi kota Tidore Kepulauan, bertempat di cafe Elang pada Minggu (31/12/2017.

Menurut Rektor, dugaan pungli yang diduga melibatkan Sekertaris Daerah Kota Tikep Thamrin Fabanyo tersebut harus dituntaskan oleh penegak hukum hingga berakhir di pengadilan, sehingga dengan begitu masyarakat juga dapat mengetahui kebenaran atas adanya dugaan kasus tersebut. “Mau suka tidak suka, senang tidak senang kasus ini harus berakhir di pengadilan, karena sudah mencuat dan diketahui oleh publik, maka harus segera dituntaskan tidak boleh berhenti di tengah jalan,” tegasnya.

Ditambahkan pula, terkait pembuktikan suatu kasus bahwa benar tidaknya itu diputuskan melalui pengadilan. Olehnya itu persoalan yang juga melilit pemkot tikep tersebut harus dituntaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, terkait dengan pemberantasan pungutan liar (Pungli).

“Kalau dari pihak jaksa sudah mengakui bahwa kasus itu adalah pungli maka kita tinggal menunggu pembuktiannya melalui pengadilan, olehnya itu apabila kasus tersebut terbukti murni adalah sebuah kesalahan maka harus dijerat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga bisa menjadi pelajaran bagi semua,” tuturnya.

Dirinya juga menambahkan, bilamana kasus tersebut disidangkan dan tidak terbukti bersalah, maka kata Husain, harus adanya klarifikasi yang dilakukan oleh pemkot Tikep mengenai pencemaran nama baik, sehingga bisa diselesaikan juga melalui jalur hukum. “Prinsipnya harus ada keputusan pengadilan, Namun sebagai warga negara yang berlandaskan hukum, saya hanya bisa berpandangan agar kasus ini bersandar pada undang-undang tindak pidana korupsi dan KUHP soal pungli,” jelasnya.

Sementara ditanyakan soal pandangan hukum atas kasus tersebut, Husain menambahkan, tindakan yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran, kalau disandarkan melalui undang-undang Tipikor, apalagi sudah ada peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli, sehingga lahirnya saiber pungli untuk menjadi ruh guna memberantas tindakan pungli. “Pungli itu bukan saja biaya yang ditarik dari masyarakat, melainkan apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak ada dasar hukumnya sehingga bertentangan dengan KUHP maka itupun disebut pungli, baik penarikan anggarannya dari masyarakat atau Instansi tertentu untuk kepentingan yang tidak diatur melalui undang-undang,” tandasnya. (eky)

Komentar Facebook
Baca Juga  Kejari Morotai Gelar Program JMS

Leave a Comment