Bawaslu RI Minta Tindak Tegas ASN Kampanye Terselubung

TERNATE,Halmahera Raya.Info-Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin, minta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota tindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku Utara baik yang melakukan kampanye terselubung melalui media social (medsos) dan lain-lain.

“ASN yang melakukan kampenye terselubung, baik melalui medsos maupun lai-lain melanggar kode etik dan itu sangat bertentangan dengan aturan,”ujar Mochammad Afifuddin, usai memimpin apel pengawasan pemilu Provinsi Malut  yang digelar di Taman Toboko, Kamis (21/12/2017).

Mochammad Afifuddin, maraknya ASN yang melakukan  kampanye di medsos menjadi salah satu  titik fokus Bawaslu RI dalam rangka netralitas ASN, dan ini menjadi catatan di seluruh provinsi yang  mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dia mengaku, meski kewenangan tidak semua hukumannya dari Bawaslu RI. Dicontohkan misalnya, soal netralitas  ASN, Polri dan TNI, itu penindakannya dengan membentuk  rekomendasi di intansi terkait masing-masing. 

“Jadi ASN direkomendasi ke Komisi ASN, kemudian Polri dan TNI di internal mereka masing-masing,” ujarnya.

Dia menambahkan, yang terpenting adalah Bawaslu sudah berani melakukan penindakan dengan menegur ASN ketika kedapatan  memobilisasi pasangan calon, dan di Undang – undang nomor 7 tahun 2017 memberikan amanat ke Bawaslu untuk membuat pencegahan maupun penindakan khsusnya menyangkut isu, kemudian fokusnya di ASN kemudian kampanye sarah juga tetap menjadi perhatian Bawaslu RI.

Masalah yang lain sambungnya, kecepatan mobilisasi dimedia Sosial ini juga akan di halangi kedepan

“Jadi kampanye negatif yang berbaur sara yang ditampilkan di medsos  juga menjadi bagian yang diawasi oleh Pengawaslu,” jelasnya.

Menurutnya, tidak hanya akun namun calon yang didapatkan kampanye nagatif di media maka  bisa dilaporkan. Sebab, Bawaslu RI sudah bekerja sama dengan Kepolisian dan Menkominfo yang menjadi kewenangan untuk menindak.

Lanjutnya, Bawaslu masih membutuhkan jangka panjang untuk mengendalikan banyak parektek – praktek negatif di medsos, karena jika dibiarkan sangat berbahaya dan mempunyai daya tarik sangat tinggi. “Penghasutan di Medsos dan di tempat lain menjadi dampak yang paling  berbahaya. Meskipun dalam aturan bukan Bawaslu yang membuat penindakan namun di KASN. olehnya itu, Bawaslu akan mendesak KASN untuk melakukan penandatanganan kerja sama,”ucapnya

“Yang terpenting adalah kita sudah memanggil ASN yang terlibat politik, dan itu saya kira bisa memberi efek jerah,” jelasnya.

Ia juga mengtakan, yang nenjadi perhatian serius adalah terutama adalah kandidat calon dari petahana, itu  harus menjadi perhatian serius. Bawaslu tetap berani menindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu, tindak lanjut dan mekanismenya ada di KASN, Bawaslu akan memperkuat itu dengan kerja sama dengan KASN agar KASN jugaa berani menindak tegas bawahannya atau oknum yang melakukan  mobelisir di Pilkada nanti.

Disentil soal selama ini ada keluhan  dari ASN bahwa kurangnya sosialisasi aturan dipenyelenggara tingkat bawa, Dia mengaku, ASN sendiri punya aturan dan harus diketahui.

“ASN pasti sudah menbgetahui, tidak harus disosialisasikan oleh Panwaslu, mereka sendiri harus  menjadi netral dan mereka ada kode etiknya, saya kira  semakin ASN bandel melakukan itu semakin tegas kita menindak,” tegasnya. (nan) 

Komentar Facebook
Baca Juga  Kepala BKKBN-RI Berikan Kuliah Umum di IAIN Ternate

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.