Rustam M Nur : Banyak Perusahaan Tambang di Malut Sepelekan Lingkungan

TERNATE,HR——-Industri pertambangan merupakan sektor industri yang memberikan peranan cukup besar bagi perekonomian negara mulai dari peningkatan ekspor, peningkatan aktivitas ekonomi, sampai pada meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan daerah.
Hal tersebut terbukti dari adanya fakta bahwa sektor energi dan pertambangan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2018 mencatat realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan pertambangan mencapai Rp 217,5 triliun. Angka tersebut menyumbang 53,4 persen PNBP nasional.
Selain memberikan peranan besar bagi perekonomian negara, sector energy dan pertambangan juga memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Sebagian besar kebutuhan energi untuk transportasi, listrik, industri, bahkan kegiatan rumah tangga di Indonesia berasal dari sumber daya tambang. Oleh karena itu, sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia.
Menurut H.Rustam Muh Nur, S.Hut, M.Si, selain memiliki peranan yang sangat penting, ternyata industri pertambangan bukanlah sektor industri yang sederhana. Sektor industri ini merupakan industri yang sarat dengan modal, teknologi, keahlian dan juga resiko yang tinggi. Salah satu resiko dari kegiatan pertambangan ini berupa dampak yang ditimbulkannya bagi lingkungan.
“Seluruh proses pelaksanaan kegiatan operasional eksplorasi dan eksploitasi tambang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak yang besar maupun kecil bagi lingkungan sekitarnya,”ujar Rustam kepada wartawan, Jumat (15/3/2018).
Menurutnya, dalam melakukan operasi pertambangan, perusahaan-perusahaan harus memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkannya terutama bagi alam dan lingkungan sekitar. Perusahaan tambang wajib menjaga dan memelihara lingkungan sekitar lokasi konsesinya. Jangan sampai setelah kekayaan alamnya dikeruk sampai habis, namun justru merusak alam dan lingkungan sekitarnya.
Dikatakannya, salah satu dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan bagi alam dan lingkungan sekitar ialah perubahan kondisi suhu dan cuaca. Dalam hal ini, terjadi peningkatan suhu yang cukup derastis dan cuaca menjadi lebih panas dari pada sebelumnya. Penyebabnya adalah pohon-pohon yang semula masih banyak dijumpai kini sudah dibabat habis untuk kepentingan eksploitasi pertambangan.
Rustam mengaku tidak dapat dipungkiri, banyak izin pertambangan di Maluku Utara yang menyepelekan lingkungan. Padahal, pengelolaan seharusnya menjadi prioritas seakan terabaikan.
“Kasus ini banyak terjadi di Maluku Utara setelah pertambangan berakhir, kegiatan perusahan yang stagnan karena belum membangun smelter akibatnya bekas lokasi tambang dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya pemulihan lingkungan. Seharusnya, kawasan dan sumber daya alam yang terdampak kegiatan pertambangan dikembalikan ke kondisi aman dan produktif melalui rehabilitasi,”kata Rustam jebolan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) ini.
Rustam mengatakan, seharusnya pemulihan lingkungan setelah ditambang mestinya menjadi bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan aktivitas pertambangan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Haltim ini, menegaskan setiap aktifitas pertambangan di Maluku Utara yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam kawasan hutan wajib memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Menteri Kehutanan yang telah diatur dalam Permen LHK Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Pada pasal (60) dijelaskan bahwa menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada gubernur untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap IPPKH. Ini dimaksudkan agar para pemegang IPKH memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja sama.
“Kewajiban terhadap pengelolaan lingkungan hidup pada usaha pertambangan, dalam regulasinya telah diatur bahwa setiap orang maupun badan usaha yang berusaha di bidang pertambangan wajib menjaga lingkungan hidup agar tidak menimbulkan bencana yang di awali dengan dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup maupun perencanaan reklamasi dan pasca tambang,” tegas Rustam yang merupakan alumni Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarta ini.
Lanjut Rustam, dengan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana semua pemegang IUP wajib membangun Smelter. Sebagian besar pemegang IUP yang telah mendapatkan IPPKH dan sebagian telah melakukan eksploitasi tidak lagi produksi karena terkendala belum memiliki Smelter.
Bahkan kata Rustam ada perusahaan tambang pemegang IUP di beberapa kabupaten/kota sudah meninggalkan areal kerjanya, padahal perusahan masih punya tanggung jawab terhadap konsesinya. Bekas lokasi tambang dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya pemulihan lingkungan. Seharusnya, kawasan dan Sumber Daya Alam yang terdampak akibat kegiatan pertambangan dikembalikan ke kondisi aman dan produktif melalui rehabilitasi, jika tidak perusahan tambang akan mendapat sanksi pidana sebagaimana di atur dalam UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini gubernur dan instansi terkait serta DPRD penting untuk rapat bersama terkait IUP yang tidak lagi melaksanakan kewajiban reklamasi pasca diberlakukannya UU Pertambangan Minerba, hal inibterkait keberlangsungan investasi di daerah, bila perlu sampai pada pencabutan izin dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang belaku, kalau pemegang izin tersebut tidak patuh dan taat terhadap kewajibannya.
“Apabila masalah tersebut dibiarkan akan berakibatkan kerusakan lingkungan pada bekas areal tambang dan daerah lingkar tambang, sehingga dapat merugikan pemerintah dan masyarakat setempat,”tandasnya.(asfa)

Baca Juga  Tunggu Diagnosa, Pemkab Halbar Serius Tangani Dua Pasien Gizi Buruk
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.