Gelar Pilkades Tetewang, Bupati Halbar Dituding Langgar Kesepakatan

TOBELO, HR—- Bupati Halmahera Barat, Dany Missy dituding telah melanggar kesepakatan bersama terkait dengan penyelesaian sengketa tapal batas enam desa di kecamatan Kao Teluk.
Pasalnya, Bupati Halbar secara diam-diam melaksanakan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tetewang pada tanggal 18 Desember 2018 lalu.
Padahal dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani masing-masing bupati dan Gubernur pada pertemuaan di bulan Angustus 2017 lalu, antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang difasilistasi oleh Direktur Toponomi dan Tapal Batas Kementerian Dalam Negeri.
Dalam poin kesepakatan itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sepakat menyerahkan batas administrasi pemerintah kabupaten Halmahera Utara dan pemerintah kabupaten Halmahera Barat kepada Menteri Dalam Negeri dan menerima apapun hasilnya.
Kepala Bidang Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Anwar Kabalmay mengatakan bahwa, seharusnya Bupati Halmahera Barat Dany Missy, tidak melaksanakan pilkades di wilayah enam desa, sebab sudah menandatangani kesepakatan bersama pada bulan Agustus lalu. “ bupati Halbar juga menandatangani kesepakatan bersama, kemudian buat pilkades di Tetewang, jadi atas dasar apa bupati Halbar membuat pilkades,” tanya Anwar Kabalmay, jumat (21/12/2018).
Menurut Anwar, permasalahan status wilayah enam desa sudah selesai melalui Undang-undang dan Peraturan pemerintah hanya, tinggal batas wilayah yang sementara diserahkan ke Mendagri untuk diselesaikan, ” sudah jelas satus wilayah enam desa milik Pemkab Halut, jika kami tanggapi kemudian Satpol bertindak maka akan kacau.” Ujarnya.
Ia menambahkan dengan dilakukannya Pilkades Tetewang maka patut diduga Bupati Halbar dengan sengaja memelihara konflik di enam desa. “ persoalan tapal batas enam desa selama 10 tahun ini menguras anggaran yang cukup banyak jadi harus segera diselesaiakan, ” katanya.
Karena itu, Ia mememita agar pihak pemerintah kabupaten Halmahera Barat tetap menghargai kesepakat bersama yang telah ditandatangani kedua bupati dan gubernur, “ jika tidak puas dengan dengan keputusan pemerintah, silakan lakukan judicial reviu jangan membuat situasi yang tidak kondusif di wilayah enam desa,” tandasnya. (mn)

Baca Juga  Kontingen Halut Optimis Juara Pesparawi
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.