Bawaslu Halut Segera Bentuk Tim Investigasi Dugaan Rangkap Jabatan

TOBELO, HR—- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Halmahera Utara, Rafli Kamaludin, menyatakan akan membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan rangkap jabatan salah satu oknum anggota KPU Halmahera Utara,
” dalam waktu dekat, paling lambat hari senin,  Bawaslu Halut akan membentuk tim investigasi terkait dugaan rangkap jabatan tersebut. ” kata ketua Bawaslu Halut, Rafli Kamaludin, kamis (13/12/2018).
Menurut Rafli, Investigasi dilakukan sebagai upaya untuk memperjelas informasi media lewat koran maupun online. “Jika benar dugaan itu maka Bawaslu akan tindaklanjuti ke rapat pleno selanjutnya di register sebagai temuan pengawas pemilu.” Jelasnya.
Ia menambahkan, jika hasil investigasi nanti terbukti sebagai pelanggaran maka akan di mintai klarifikasi kepada para pihak yang diduga mengetahui hal tersebut.” pertama kita minta keterangan klarifikasi ke sejumlah pihak yang mengetahui,” ujarnya.
Ia mengatakan dalam tindaklanjutnya Bawaslu akan melakukan pergerakan regulasi yang terkait untuk menentukan jenis kelamin pelanggaran tersebut apakah sebagai pelanggaran jenis administrasi pemilu atau kode etik.” Yang pasti, Bawaslu tetap menindaklanjuti segala informasi terkait dengan pelanggaran pemilu,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, salah  satu oknum anggota Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara, Rasmin Hi Abd Muthalib diduga selama ini masih merangkap jabatan.
Rasmin HI Muthalib selain, sebagai anggota KPU Halut, dia juga menjabat sebagai direktur Akademi Kebinanan (Akbid) di salah satu Kampus swasta di Halmahera Utara.
Padahal sesui ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
Bahkan KPU pusat pun telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Ketua KPU/KIP Provinsi dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui surat nomor 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017 tertanggal 7 November 2017. (mn)

Baca Juga  Ketua PKS Halsel Disomasi 
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.