HMI Ternate Kupas Arogansi Kepala Daerah

TERNATE,HR—-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate melalui bidang PPD, Rabu (5/12/2018) malam ini mengelar diskusi publik di Borneo Cafe dengan tema ‘Arogansi Kepala Daerah, Telah Kasus Benny Laos Cermin Dominasi Ekonomi Taipan dan Pelanggaran Hukum’

Dalam diskusi ini HMI Cabang Ternate mendatangkan sejumlah narasumber yakni Ketua Hipmamoro Muhammad Albar, Akademisi Unkhair Ternate Dr Syahril Ibnu, Akademisi UMMU Dr Herman Usman selaku pengamatan Sosiologi, Praktisi Hukum Abd Azis Hakim dan Jurnalis Kepulauan Mahmud Ici

Dalam kesempatan untuk membedah tema dialog tersebut Dr Syahril Ibnu dihadapan forum bebas itu mengatakan hari ini kita semua menyesal dan membuka mata bahwa dalam demokrasi ini perlu ada perbaikan di sejumlah sendi-sendi mulai dari aturan dan kecerdasan pemilih di Morotai bahwa Benny Laos dan Asrul Padoma representasi demokrasi pemilihan kepala daerah. Sehingga kita mencoba menyorot aspek kekuasaan, dimana kata kekuasaan adalah sebuah alat sarana untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang dengan kekuasaan akan melahirkan sebuah kebijakan maka lahirnya sebuah kontes hukum untuk menata sebuah keseimbangan sosial masyarakat.

“Artinya konflik hari ini yang terjadi di Morotai adalah bentuk dinamika sosial yang perlu dikelola dan di tata. Sehingga saya melihat aksi yang dilakukan ASN Kabupaten Morotai hanya sebuah akumulasi yang berjalan kemudian menggerakkan kesadaran hati masyarakat yang dalam kajian sosial itu mengatakan jika hidup seseorang didoktrin perutnya terasa lapar maka semua hal bisa jadi mulai dari bisa jadi kritis, jadi cerdas dan kembali menjadi sadar, karena aksi di Morotai itu karena itu,”ungkapan

Menurut tokoh aktivis Malut ini, ada satu hal yang menarik sebenarnya yang terjadi dari akar rumpun/masyarakat paling bawah terangkat, karena adanya kasus Dana Desa (DD), kasus dapur desa yang terlihat sangat diskriminasi lantaran pembagian-pembagian tidak berjalan baik dan bahkan APBD 2018 yang tidak sesuai prosedural

“Dari itulah ijinkan saya mengatakan dan mudah-mudahan anak Morotai bisa menangkap ini, jika dilihat dari ritme teman-teman melakukan koordinasi dan komunikasi perkembangan masalah di Morotai saya takutkan ini masalah ideologi dan bukan lagi masalah konflik sejenak melainkan ada konflik ideologi yang dibangun, sehingga melahirkan gep yang sangat besar dan harus secapatnya ditangani hukum harus ditegakkan,”ujarnya

Lanjutnya, kenapa kata arogansi harus di munculkan, karena ada permainan yang mendasar yang di mainkan oleh Bupati Benny Laos bahwa beberapa statement yang dikeluarkan itu tidak terlihat koreksi itu berjalan. Karena saat dikoreksi malah balik tidak menerima koreksi meski mempunyai hak untuk balik mengoreksi

“Aksi-aksi yang berjalan itu bahkan tidak ada pelayanan ruang untuk menerima berbeda pandangan, sehingga dalam konteks ilmu sosial dalam tatanan konflik maka harus ada satu kata yang bisa menyelesaikan konflik yakni katuk-katuk sosial yang bisa menyelesaikan konflik tersebut jika tidak akan berimbas lebih besar lagi konflik tersebut,”jelasnya

Sedangkan Dr Herman Usman mengatakan munculnya demonstrasi kepada Bupati Benny Laos ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan pemerintahan dan mungkin di satu sisi ada bentuknya juga seperti ada informasi ke dirinya bahwa Bupati Benny Laos mempunyai kebijakan memberikan bantuan kepada ibu-ibu kanda dan fakir miskin dengan nilai ratusan ribu rupiah

“Dari satu sisi tidak masalah ada pembangunan sosial budaya yang coba didirikan Benny Laos, tetapi belum tahu apakah itu bisa menjadi magnet untuk strategi pemilihan mendatang”akunya

Selain itu dosen sosiologi UMMU ini mengaku, adanya transformasi menjadi oligarki munculnya Benny Laos di Morotai saat ini juga di ikuti sertakan munculnya para pengusaha yang saat ini memimpin sebuah wilayah yang sangat penting dan untuk apa meraka harus duduk diwilayah itu.

“Sehingga itu saya takutkan akan ada muncul penguasa lokal bukan pemimpin lokal dan juga di hawatirkan muncul di belakang rezim lokal ini, berupa tokoh pendukung dari non formal bahkan juga akan hadir aktor formal yakni jejaring negara yang di mainkan Benny Laos,”pungkasnya

Selain itu Mamhud Ici juga mengaku, dari hasil riset kecil tiga Minggu lalu di Morotai dirinya menemukan bahwa dari Morotai Timur sampai ke Morotai Utara, maka anda akan mengelus dada. Kenapa dirinya berbicara begitu, karena dari kawasan Timur sampai dengan Utara hampir seluruh kawasan yang strategis dimiliu pihak asing bahkan juga dimiliki orang lokal.

“Seperti halnya di Pantai Dorame yang lahannya begitu indah itu sudah dibeli oleh orang asing bahkan dibagian ke Timur itu sudah dibeli oleh orang asing juga berwarganegara Jerman dan membuat satu resort yang sangat indah kemudian didatangi orang lokal dengan tarif masuk sebesar Rp 250.000 dan orang Morotai saat itu hanya bisa menonton dari pagar saja. Sehingga kasus yang saat ini hangat di Morotai itu, soal pertambangan pasir besi di Tanjung Gurango, dari itulah meminta kepada teman-taman mahasiswa dan masyarakat lebih konsentrasi ke sumber daya alam, karena dalam kajian ekonomi politik adalah satu pertahanan besar jika itu sudah jatuh ke tangan asing kita sudah tak bisa berbuat banyak lagi,”pintanya

Sedangkan praktisi hukum Abdul Azis Hakim mengatakan dari pembicaraan narasumber sebelumnya yang dirinya bisa menangkap dari hasil penelitian Mamhud Ici yang terdapat penambangan pasir besi di seluruh wilayah dan sangat luar biasa indikasi adanya pelanggaran. Sehingga dalam kacamata hukum pemerintah daerah bagaimana membahas ekstensi kepala daerah dan dirinya meminta kepada peserta agar diskusi kali ini berbicara diluar konteks hukum dimana belum selesai jika sudah ada keputusan ingkra

“Dalam UU nomor 23 kepala daerah itu bisa diturunkan dalam beberapa sisi yakni jika melanggar sumpah dan janji jabatan maka DPRD wajib memberhentikan, kepala daerah bisa diturunkan jika melakukan pelanggaran sebagai kepala daerah, kepala daerah bisa diberhentikan jika tidak melaksanakan kewajiban dan kepala daerah bisa diberhentikan jika melakukan perbuatan tercela. Sehingga itu jika ada pelanggaran berat yang dilakukan Bupati Morotai maka akan dilakukan peradilan khusus dan peran harus dilakukan DPRD sebagai mana wujud perwakilan rakyat dan ini perintah konstitusi yang berhak melakukan pemberhentian kepala daerah adalah DPRD melakukan paripurna atau impeachment,”pinta Azis.(sal)

Komentar Facebook
Baca Juga  Kowar Gosale Ancam Polisikan Sekda Malut

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.