Tim AHM-RIVAI Kecewa, Kemendagri Ingkar Janji

TERNATE,HR—–Janji adalah hutang. Ketika hutang tidak dibayar, tentu membuat kecewa. Begitulah yang dialami Kawan AHM Malut dan Gerakan Sula Taliabu (SUBU) BerSATU. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), hingga 20 hari kerja belum memberikan keterangan resmi soal kisruh pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator, dan Jabatan Fungsional di lingkup pemrov Malut di masa Pilgub 2018. Kemendagri juga bungkam soal sebutan Tim AHM RIVAI Penyebar Kabar Bohong. Lagi pula, perkara Gubernur dan Bupati Kepulauan Sula yang melakukan pelantikan secara “membabi buta” pun tak ada kejelasan hingga kini.

Demikian sikap Kawan AHM Malut dan Gerakan Sula Taliabu (SUBU) BerSATU, menanggapi dinginnya Kemendagri terhadap laporan tertulis yang disampaikan sejak 7 November 2018 lalu.

“Laporannya telah kami sampaikan saat aksi damai dan hearing dengan kemendagri. Tapi hingga kini, tak ada tanggapan,” ujar Bos Kawan AHM Malut, Muhammad Ali Boy Anwar kepada media.

Pasalnya, sesuai Standar Operasional Presedur (SOP), laporan yang masuk akan ditanggapi secara resmi tujuh hari. Hal ini disampaikan langsung oleh Dra. Handayani Ningrum dan Heriyandi Roni saat menerima delegasi Kawan AHM, SUBU BerSATU dan Garda Muda Palapa di ruang rapat Lantai I Gedung B Kemendagri.

“Kami ingin memastikan sikap Kemendagri terhadap laporan kami. Karena terkait pelantikan, rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan oleh gubernur, harus dijelaskan dan dibuktikan oleh Kemendagri bahwa pelantikan itu legal. Kami juga sudah mengecek ke Komisi ASN dan Badan Kepegawaian Negera, ternyata ada hal yang tidak beres,” jelas Muhammad Ali Anwar.

Surat Sekretaris Provinsi dan Surat DIrjen Otda Kemendagri yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, bukanlah akhir penyelesaian perkara ini. Melainkan Kemendagri dan Pemrov harus membuktikan secara fisik surat izin pelantikan yang dimaksud.

“Karena soal pelantikan JPT dan Administratur, bukan pada ada izin dan tidak ada izin. Kita harus memberikan tafsiran yang factual terhadap PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajeman ASN. Dimana BKN memiliki kewenangan soal mutasi dan rotasi Administratur dan Fungsional, sementara Komisi ASN berwenang dalam proses seleksi dan mutasi Jabatan Tinggi Pratama,” papar Muhammad Ali Anwar.

Olehnya itu, tambah Muhammad Ali Anwar, kami akan mengkonfirmasi Kemendagri dalam minggu ini. Jika belum ada penjelasan public terhadap laporan yang kami ajukan, maka kami tentu akan memastikan Kemendagri adalah bagian dari Tim Sukses salah satu Paslon di Pilgub Maluku Utara.

Sementara Presidium Gerakan SUBU BerSATU, Muh Husni Sapsuha, menilai kinerja kementerian yang disebut-sebut mendapat penghargaan pelayanan public terbaik ini, ternyata tak memiliki tata kerja yang Pro-Rakyat. “Sikap mengabaikan laporan masyarakat stau sengaja lupa, adalah sikap yang bertentangan dengan Nawa Cita. Hal ini, tentu menimbulkan curiga, ada apa dengan semua ini?,” Tanya Muh Husni Sapsuha.

Sebab, Kemendagri yang belum menanggapi laporan dan pertanyaan masyarakat, justeru telah balik menuding kelompok masyarakat sebagai penyebar kebohongan.

“Kami menduga ada mekanisme internal yang tidak beres, yang membuat Kemendagri belum memberikan penjelasan resmi. Karena waktu itu, Ibu Handayani Ningrum dan Heri Roni yang berjanji akan memberikan tanggapan secara tertulis,” tandas Husni Sapsuha.(asfa)

Komentar Facebook
Baca Juga  Gubernur Diduga Bikin " Blunder" Penyelesaian Tapal Batas Enam Desa

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.