Soal APK, KPU Boleh Kena DKPP

TERNATE,HR—–Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin, telah memerintahkan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota untuk segera menyurati KPU masing-masing daerah terkait dengan pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK).
Sebab batas waktu pemasangan APK harus menjadi pehatian KPU sehingga peserta pemilu maupun Parpol tidak dirugikan dari segi waktu karena terlambat pemasangan.

“Kalau telambat pemasangan bisa saja KPU dilaporkan ke DKPP oleh peserta pemilu atau Parpol”, kata Muksin Amrin.

Konsukuensi hokum akan diterima KPU jika sampai saat pemasangan APK belum juga selesai. Sebagai langkah pencegahan Bawaslu kabupaten/kota diminta untuk menyurati ke KPU untuk mempertanyakan soal pencetakan APK

Terkait dengan proses cetak APK, Ketua KPU Malut Syahrani Soemadayo mengatakan, saat ini masih dalam proses tender oleh KPU kabupaten/kota. Ia juga berharap agar APK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sudah rampung.

Syahrani juga mengungkapkan, KPU membatasi jumlah tambahan alat peraga kampanye, seperti baliho, umbul-umbul, dan spanduk yang boleh dipasang oleh peserta Pemilu 2019. Jumlahnya adalah lima buah di setiap kelurahan dan desa.

“Peserta pemilu dapat membuat tambahan alat peraga sebanyak 5 per desa dan kelurahan,” ujarnya.

Untuk ukuran APK ditaur dalam PKPU nomor 23 Tahun 2018, sehingga jumlah maupun ukuran APK sudah jelas dalam aturan tersebut. Untuk itu peserta Pemilu maupun Parpol diminta untuk memahami aturan tersebut.

Dia menjelaskan, masing-masing bagi 16 peserta pemilu hanya dapat menambahkan APK, seperti baliho sebanyak liam buah di tiap desa/kelurahan dengan ukuran maksimal 4×7 meter, kemudian spanduk sebanyak 10 buah di tiap desa/keluarahan dan billboard/videotron sebanyak dua buah di setiap kabupaten/kota.

Menurut dia, untuk calon legislatif (caleg) diserahkan kepada partai politiknya. Para caleg, kata Syahrani, nantinya dapat memberikan desain alat peraga kampanye miliknya ke partai politik terlebih dahulu, kemudian melalui partai politik diajukan ke KPU.

“Hal ini karena peserta pemilu adalah partai politik bukan, calon legislatif,” kata dia.
Sebab lanjut Syahrani yang menjadi eserta pemilu adalah Capres-Cawapres dan DPD, sedangkan caleg bukan peserta pemilu tetapi Partai Politik yang merupakan pserta pemilu.

Untuk saat ini KPU kabupaten/kota masih melaksanakan tender pencetakan APK, setelah itu akan dilakukan pencetakan dan akan didistribusuikan kepada peserta pemilu.
“Kami harapkan semua peserta memasang alat peraga kampanye menaati aturan menjaga lingkungan, kebersihan dan ketertiban menjadi penting. Tidak sembarang alat peraga kampanye bisa dipasang, karena ada aturan khusus yang harus ditaati. Jadi aspek keindahan menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya.

Untuk pembagian tempat pemasangan APK, dia menambahkan, KPU Kabupaten/Kota akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Nantinya di daerah akan diputuskan untuk pemasangan baliho, spanduk, umbul-umbul, ada tempat tertentu yang diperbolehkan, dan di luar itu tidak boleh.(asfa)

Komentar Facebook
Baca Juga  Wakil Walikota Tikep Jalani Tes Urine

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.