Cegah Pelanggaran di Masa Kampanye, Bawaslu Tingkatkan Pengawasan

TERNATE,HR— Memasuki tahapan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran, Bawaslu meningkatkan strategi pengawasan. Berbagai potensi pelanggaran di masa kampanye menjadi fokus pengawasan Bawaslu.
Ketua Bawaslu Maluku Utaa Muksin Amrin SH MH mengatakan, beberapa potensi pelanggaran yang bisa saja terjadi pada masa kampanye, yakni penggunaan fasilitas pemerintah, mobilisasi ASN, dana kampanye, serta kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan pendidikan.
“Perlu energi yang besar dalam menghadapi masa kampanye ini karena Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak. Secara aturan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2019. Utamanya pengawas harus lebih aktif mengawasi karena berbagai potensi pelanggaran masih tinggi,” ujar Muksin Amrin Rakernis Pengawasan Kampanye, Minggu (25/11/2018) di muara Hotel Ternate.
Muksin menjelaskan, jika pengawas menemukan adanya dugaan pelanggaran harus dikaji awal apakah masuk ke ranah temuan yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran.
Muksin juga mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar segera menyurati KPU soal fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah saatnya disiapkan KPU, sebab hal itu akan berkonsukuensi hukum.
“Saya meminta agar Bawaslu kabupaten dan kota segea menyurati KPU masing-masing daeah untuk mempertanyakan soal penyediaan APK”, Pintahnya.
Selain itu Muksin mengimbau seluruh jajaran Bawaslu, baik di kabupaten/kota maupun kecamatan untuk bersama masyarakat berpartisipasi mengawasi dan memantau seluruh tahapan kampanye guna mencegah terjadinya pelanggaran.
“Semua hal dan aktivitas boleh dilakukan saat masa kampanye, kecuali yang dilarang. Ini pentingnya mengkomunikasikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ke partai politik,” kata Muksin.
Terkait dengan dana kampanye, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, tahapan kampanye tidak dapat dipisahkan dari dana kampanye. Ada 4 hal yang menjadi komponen dana kampanye, yaitu Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
“Dana kampanye ini juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi terjadinya pelanggaran. UU 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 menjadi acuan dalam pembiayaan kampanye. Pengawas Pemilu harus jeli dalam mengawasi dana kampanye,” pungkasnya.(asfa)

 

Baca Juga  Seleksi Calon Panwas Kabupaten/Kota Tak Pungut Biaya
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.