Langgar Aturan, Bawaslu Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA

TERNATE,HR—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya mengumumkan hasil penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Pilgub) Tahun 2018 Abdul Gani Kasuba dan M.Al Yasin Ali, yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil musyawarah ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Malut, menindaklanjuti Laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah, Bawaslu dalam plenonya pada 26 Oktober 2018, memutuskan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan.
Bawaslu kemudian mengeluarkan Penerusan atau Rekomendasi dengan Nomor PM.05.01/413/MU/2018 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 26 Oktober 2018.

Hasil musyawarah atau pleno itu selanjutnya dikonsultasikan ke Bawaslu Republik Indonesia, sebelum diumumkan dan diserahkan kepada KPU Provinisi, untuk meminta pandangan Bawaslu RI sebagai sebagai lembaga hirarki yang harus dikonsultasikan terkait hal ini.

“Rekomendasinya berupa pembatalan pencalonan sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Selanjutnya Rekomendasi ini akan diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan KPU Maluku Utara memiliki waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi ini,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Aslan Hasan SH MH, Kamis (1/11/2018) malam.

Bawaslu, lanjut Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Pelanggaran itu, memutuskan adanya unsir pelanggaran pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasal 71 ayat (2), (3) dan (5) yang dilakukan salah satu calon tersebut.
Pada pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian pada pasal 71 ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Ancaman pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota,” ujarnya.

Diketahui,  politik uang dan penyalahgunaan kewenangan yang menjerat calon gubernur petahana AGK-Ya, saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sanana, Kecamatan Taliabu Barat dan enama desa di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara jadi dasar Bawaslu merekomendasikan pembatalan paslon AGK-YA.

Paslon AGK-YA diduga kuat melanggar UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam aturan tersebut diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara. 

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp. 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Diketahui, pada  PSU di Kecamatan Sanana, Kecamatan Talibu Barat dan enam desa Kecamatan Teluk Kao pada tanggal 17 Oktober 2018, AGK diduga melakukan politik uang di Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Selain kasus politik uang,  mutasi jabatan sejumlah Kepala Sekolah ditengah proses PSU. Khusus  kasus pemberian uang di Desa Umaloya menurut Bawaslu Provinsi Malut bukan hanya sekedar murni politik uang, tetapi lebih pada penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan.  

Penyalahgunaan kewenagan sangat bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, 3 dan 5 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pada  pasal 71 ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum  penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ancaman pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5),  dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.

Apalagi mutasi sejumlah kepala sekolah dilakukan tanpa persetujuan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kalau keterangan  kepala BKD Provinsi saat klarifikasi  bahwa, BKD sudah melayangkan surat ke Mendagri tetapi sampai proses PSU selesai Mendagri belum membalas surat BKD. Kita rencana take over kasus ini di Gakkumdu Pusat,” kata Koordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan  di kantor Bawaslu Malut, Senin (29/10).

Dijelaskan, hasil kajian  dua kasus yang melilit AGK  telah rampung,  dan melalui rapat pleno memutuskan merekomendasikan diskualifikasi pasangan AGK-YA.

“Hasil kajiannya sudah selesai presentasikan ke Bawaslu RI. Semuanya lengkap dan hasil rapat  internal pimpinan Bawaslu memutuskan merekomendasi ke KPU pembatalan pasangan AGK-YA sebagai Cagub dan Cawagub Malut 201i,” jelas Aslan kepada Halmahera Raya.Info, Kamis (1/11/2018).

Aslan mengatakan, peristiwa pembagian uang yang diduga dilakukan oleh  AGK-YA tidak hanya dipandang sebagai dugaan politik uang, tetapi dalam kontruksi Bawaslu hal tersebut merupakan pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan secara Terstruktur Sistimatis dan Masif (TSM).

Dalam aturan,  Paslon AGK-YA diduga melanggar UU Pemilu, karena ada larangan calon petahana menyaalagunakan kegiatan dan program enam bulan sebelum dan sesudah  Pilgub. Dugaan penyalaguaan kewengan dan program bukan saja temuan Bawaslu tetapi telah dilaporkan salah satu tim kuasa hukum paslon, sehingga Bawaslu menggabungkan kasus tersebut untuk diproses.

Aslan menegaskan, semua bukti dan dokumen serta Surat Keputusan  (SK) pelantikan sejumlah kepala sekolah telah dikantongi Bawaslu. Meskipun, Kepala BKD berdalil pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut namun menurut Aslan semua dokumen dan surat atas nama Gubernur Malut.

“Memang benar yang lantik dan mengeluarkan SK Sekda tapi kop surat dan semua dokumen atas nama Gubernur Malut bukan Sekda,”tegasnya.

Aslan enggan menyebutkan secara terperinci hasil kajian dua kasus yang menyeret AGK final dan sudah diputuskan internal pimpinan Bawaslu.(asfa)

 

Baca Juga  Ketahuan “Main Uang”, Izin PT Arta Puspa Jaya Dicabut
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.