BRI Unit Patani Persulit Penerima Bantuan Modal Dari Pemda 

WEDA, HR —- Sejumlah warga penerima bantuan modal usaha kecil dan menengah (UKM) dari Pemda Halteng mempertanyakan bentuk kerja sama antara Pemda dengan pihak BRI. “Kerja sama penyaluran bantuan Modal kepada UKM ini program Pemda atau Program BRI, kalau program dan sumber dana hasil Investasi kepada BRI yang sumbernya dari APBD Halteng untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat mestinya pihak BRI cukup melaksanakan sesuai kesepakatan yang sudah dibuat dalam bentuk penanda tanganan Momerandum Of Understanding (MoU) antara pihak Pemda dengan BRI, bukan mempersulit masyarakat dengan menambah-nambah persyaratan di lapangan,”ungkap Ridwan Arif, Tokoh Pemuda Patani Timur, Jumat (26/10/2018).
Ridwan menyampaikan saat ini ada sejumlah keluhan masyarakat, bahwa pihak BRI sengaja menyampaikan kepada beberapa calon penerima bantuan untuk menurunkan nilai nominal bantuan modal yang awalnya sudah disepakati dan disetujui Pemda. Pasalnya, sesuai nominal persetujuan proposal oleh Pemda, per UKM menerima Rp 25 Juta pada tahun 2018 saat ini. Dari kerja sama itu, selanjutnya pihak bank hanya bertugas menyalurkan bantuan tersebut sesuai kerjasama melalui penanda tanganan MoU yang dilakukan beberapa bulan kemarin. “Faktanya dalam realisasi yang dilakukan pihak bank BRI Unit Patani kepada beberapa nasabah, pihak bank setempat menyampaikan untuk menurunkan nilai nominal bantuan itu dari Rp 25 Juta menjadi Rp 10 Juta. Artinya dari angka yang di tentukan pihak Bank tersebut tidak lagi sesuai dengan nilai desposisi proposal yang ditetapkan Pemda sebesar Rp 25 Juta sesuai permintaan masyarakat.
“Ada salah satu nasabah Asal Desa Masure mengaku sudah hampir 4 kali ke BRI Unit Patani, ia selalu dijanjikan untuk melakukan pencairan sesuai angka nominal yang di tentukan oleh Pemda, belakangan pihak BRI Unit Patani menyampaikan kepada nasabah tersebut jika mau cair Rp 25 Juta maka harus lampirkan dengan Sertifikat rumah, jika tidak maka hanya bisa cair Rp 10 Juta. Bagi saya dari keluhan warga tersebut bukti Pihak BRI sengaja persulit warga penerima bantuan Pemda melalui kerja sama BRI tersebut,”ungkap Ridwan.
Terkait masalah pelayanan tersebut, Ridwan meminta pihak Pemda agar mengkaji dan mengefaluasi kembali bentuk kerja sama yang dibangun dengan pihak Bank tersebut, sebab faktanya dalam program yang bertujuan memberdayakan masyarakat itu justru masyarakat dipersulit serta menambah- nambah syarat yang dibuat – buat oleh pihak Bank BRI Unit Patani yang dipercayakan untuk melakukan penyaluran bantuan tersebut.
“Dari keluhan keluhan warga ini, saya berpikir sebaiknya kerja sama dalam hal penyaluran bantuan modal ke UKM lewat BRI ini dikaji dan diefaluasi ulang. Apa gunannya program yang tujuannya baik Itu dalam prakteknya tidak berjalan sesuai harapan dan justru masyarakat semakin dipersulit dalam hal persyaratan yang sengaja di buat – buat. Kenapa saya bilang sengaja di buat-buat, karena syarat penerima bantuan UKM itu tidak ada syarat sertifikat rumah bagi warga penerima modal tersebut sesuai MoU yang dibuat Pemda dengan BRI. Faktanya pihak BRI meminta itu. Inikan bukti BRI menghambat program Pemda soal pemberdayaan yang dilakukan,”katanya.
Terpisah Kepala BRI Unit Patani di konfirmasi terkesan lepas tangan, ia justru mengalihkan wartawan untuk konfirmasi langsung masalah ini ke BRI Unit Weda. “Tanya ke BRI Weda saja,”ujarnya.(dar).

Baca Juga  Panwaslu Pultab Gelar Rakor Dengan Stakeholder
Komentar Facebook

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.