Astaga ! Keberadaan PT. KAK di Morotai Tidak Diketahui Pemda

MOROTAI,HR——Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Morotai pertanyakan pemasangan papan infomasi sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh PT. Karunia Arta Kamilin (KAK) di dua Kecamatan, yang ada di Pulau Morotai, yakni Kecamatan Morotai Utara (Morut) dan Kecamatan Morotai Jaya (Morja). Pasalnya, pemasangan papan informasi sosialisasi AMDAL oleh PT. KAK itu tidak diketahui oleh pemerintah setempat.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan PPHL DLH Pulau Morotai, Siti Samiun Maruapey, Ketika ditemui Koran ini diruang kerjanya, Rabu (24/10/2018).

Menurutnya, meski pemasangan papan informasi sosialisasi AMDAL di dua titik kecamatan itu tidak diketahui oleh Dinas terkait, tapi dengan adanya kehadiran PT. KAK yang akan beroperasi pengambilan pasir besi di bibir pantai itu bakal ditolak oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi pengawasan di Morotai.

“Jadi kami tetap menolak PT. KAK untuk tidak beroperasi, karena dampaknya sangat besar, dan dampaknya itu adalah, rawan bencana, merusak biota laut, apalagi wilayah itu masuk dalam kawasan parawisata nasional,”tegasnya. 

Soal AMDAL, Lanjut dia,  Itu adalah kewenangannya DLH Provinsi Maluku Utara (Malut), bahkan, dalam pembahasan terkait dengan hal tersebut DLH Provinsi Malut juga sudah menggundang instansi terkait yang ada di Pemda Pulau Morotai, Kami (DLH), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Parawisata (Dispar), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Akan tetapi dari hasil pertemuan itu kami tetap menolak jika Perusahan itu beroperasi di Morotai.

“Bayangkan saja kalau hal ini dibiarkan maka dampaknya sangat besar di daerah ini, karena pengambilan pasir dilakukan itu dengan cara menyedot dari kapal ke pesisir pantai,”katanya.

Tidak hanya itu, terkait dengan hal tersebut, Pihaknya juga sudah menyurat kebeberapa Kementrian untuk mensikapi masalah dimaksud.

“Kami juga sudah menyurat ke sejumlah Kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kemaritiman, dan Kementetian Pariwisata (Kemenpar). Tujuan dari surat yang kami layangkan itu, agar mereka bisa mengetahui persoalan tersebut.”terangnya.

“Awalnya mereka (PT. KAK) melakukan Sosialisasi tanpa sepengetahuan kami itu masyarakat yang hadir hanya 5 orang, dan hasil dari Sosialisasi itu kami tidak tau, karena mereka tidak mengundang kami. Olehnya itu, dengan adanya masalah itu. Maka saat ini kami masi menunggu lembaga DPRD balik dari Jakarta, kemudian mengundang pihak PT. KAK, dan sejumlah instansi terkait. Untuk bersama-sama turun ke lokasi tersebut,”tegasnya. (lud) 

Komentar Facebook
Baca Juga  Tumpukan Sampah Menjadi Pemandangan Awal Tahun 2018

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.